Jasa Pembuatan PT Perorangan Terpercaya Umbulharjo Jogja

Jasa Pembuatan PT Perorangan Terpercaya Umbulharjo Jogja
Banguntapanfamily.com

Jasa Pendirian PT Perorangan Jasa Pendirian PT Perorangan

Perseroan Perorangan atau disingkat \”PT Perorangan\” yakni badan hukum perseroan yang didirikan oleh 1 orang yang merangkap Direktur dan pemilik, yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil. Dasar aturan Perseroan Perorangan ialah UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan Omnibus Law. Dengan ketetapan ini, maka dimungkinkan didirikan PT cuma 1 orang saja dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan saing pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia

Kami menyediakan layanan jasa pendirian PT Perorangan dengan PROMO DISKON untuk pengorderan berikutnya. Berikut ini yakni alasan mengapa harus mengaplikasikan layanan jasa pembuatan PT Perorangan di banguntapanfamily.com.

Mengapa Memilih Menggunakan PT Perorangan?

PT memiliki pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan.

Siapa saja pendiri PT

Hanya 1 orang saja. Merangkap pemilik dan Direktur

 

Mengapa PT Perorangan disukai?

Karena sudah tidak perlu membuat Sertifikat Notaris dan pengumuman di Tambahan Info Negara

 

Apakah prosesnya lebih cepat?

Tentu saja. Kami dapat mengurus PT Perorangan dalam 10 menit

 Kami memberikan bonus sebagai berikut: (1) Bisa 20 KBLI; (2) Buka 5 (lima) rekening Bank; (3) Stempel perusahaan; (4) Kartu nama 1 (satu) Direktur; (5) EFIN Badan; dan (6) Akun OSS.

 Pendiri PT Perorangan cuma Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai KTP dan NPWP saja.

 

 

Dasar Hukum Perseroan Perorangan

NoPeraturanKeterangan
1.UU No. 40/2007 – Perseroan Terbatas / UUPTUUPT ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia
2.UU No. 11/2020 – Cipta Kerja atau Omnibus LawIni adalah omnibus law, mengatur spesifik tentang PT Perorangan atau Perseroan Perorangan di Indonesia.
3.PP No. 7/2021- Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahMengatur tentang kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar di Indonesia.
4.PP No 8/2021 – Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan KecilMengatur tentang modal dasar bagi usaha mikro dan kecil.
5.PP No. 43/2011 – Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PTMengatur bahwa nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia.
6.PP No. 47/2012 – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR)Bahwa PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR.
7.PP No. 7/2016 – Perubahan Modal Dasar PTBahwa khusus untuk usaha dengan kriteria UMKM, maka Modal Dasar ditentukan sesuai kesepakatan. Dan 25% dari Modal Dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan.
8.Permenkumham No 21/2021 – Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan TerbatasMengatur mengenai tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menteri melalui sistem SABH untuk pendirian PT Perorangan

 

Pendiri PT

Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia, berusia setidaknya 17 tahun dan cakap regulasi. Dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia secara elektonik.

Pendiri PT telah menyepakati seputar nama, daerah kedudukan, bidang usaha, permodalan dan pengurus serta hal lainnya yang akan dinyatakan di dalam pernyataan pendaftaran Perseroan Perorangan.

 

Notaris

Pendirian PT Perorangan telah tak lagi menerapkan layanan Notaris. Pelaksanaan pendirian PT Perorangan seketika membuat pernyataan registrasi PT Perorangan.

Pendiri PT Perorangan sebagai pemegang saham sekalian direksi, melakukan perngisian pernayataan pendirian secara eletronik, dengan menyiapkan data-data :

  1. Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan;
  2. Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan;
  3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan;
  4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal saham dan jumlah saham;
  5. Data pendiri, pemegang saham sekaligus direktur perseroan perorangan (Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak);

Menteri

Berdasarkan PP No 8 tahun 2021, Menteri adalah Menteri Hukum & HAM RI, akan menerbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

SK Menteri / Sertifikat Pendaftaran

Berdasarkan PP No 8 tahun 2021, Setelah melakukan pengisian pernyataan pendirian secara elektronik, Menteri akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan telah memperoleh status badan hukum, dan diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Dirjen AHU yang diumumkan disini.

NPWP

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Patut Pajak merupakan nomor yang dikasih kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Semestinya Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi keharusan perpajakannya.

Ketika pengerjaan SK Menteri, cara SABH otomatis telah memberikan nomor NPWP kepada pengesahan PT baru, dan untuk kartu NPWP bisa dimintakan permohonan kepada kantor pajak setempat.

NIB & Izin Usaha

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No 5 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berupaya berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berupaya lewat progres penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan simpel.

Kemudian juga sebagai pengawasan kegitan usaha yang transparan, terpola , dan bisa dipertanggungjawabkan layak dengan ketetapan aturan perundang-undangan.

Platform OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha berupa NIB yang ialah identitas Pelaku Usaha sekalian keabsahan untuk mengerjakan kegiatan usaha.

 

Jasa Kami yang lainnya :

Jasa Pembuatan Website Konsulweb

Jasa Pijat Panggilan Jogja

Indra News

Service Mesin cuci Lux dan Electrolux

Produkumkm.co.id

 

Segera Hubungi Kami untuk Jasa Pendirian PT Perorangan

 

 

 

Leave a Comment